JAKARTA | SuaraNanggroe.id — Misteri penyebab lumpuhnya pasokan listrik (blackout) massal yang melumpuhkan hampir seluruh wilayah Sumatera pada Jumat (22/5/2026) mulai memasuki babak baru. Alih-alih meredakan situasi, konferensi pers bersama yang digelar Bareskrim Polri dan PT PLN (Persero) pada Senin (25/5/2026) justru memicu perdebatan sengit di ruang publik.
Ditunjukkannya sepotong kabel transmisi berserabut sebagai “tersangka utama” kini menjadi pusat skeptisisme baru. Polisi bergerak cepat mengunci kesimpulan awal: “Ini bukan sabotase”. Namun, bagi sebagian kalangan teknisi dan masyarakat terdampak, penjelasan tersebut justru menyisakan ruang gelap yang belum terangi.
Logika “Kabel Rapi” vs Analisis Teknisi
Di hadapan awak media di Gedung Bareskrim Polri, Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin dengan keyakinan penuh memamerkan potongan kabel transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV yang ditemukan putus di antara Tower 175 dan Tower 176 jalur Muara Bungo–Sungai Rumpeh.
“Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti potongan-potongannya lebih rapi,” ujar Irjen Nunung.
Polisi menyebut cuaca ekstrem pada Jumat malam pukul 18.44 WIB sebagai pemicu utama, didukung kesaksian warga yang mendengar suara ledakan sebelum petaka kegelapan dimulai. Untuk menguatkan bukti ilmiah, Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) pun dilibatkan.
Namun, skenario cuaca ekstrem yang dipaparkan oleh pihak berwenang langsung mendapat respons kritis. Sebuah analisis tandingan dari sebuah akun media sosial yang mengklaim sebagai teknisi berpengalaman viral di platform Instagram.
Menurut akun tersebut, karakteristik fisik kabel yang dipamerkan justru mengindikasikan adanya pemotongan sengaja, bukan pelelehan akibat korsleting listrik (short circuit).
“Alumunium terbakar meleleh menghitam karena ada lapisan karet. Jika dipotong, akan mekar seperti sapu. Jika konslet, akan tetap utuh seperti sapu di-las jadi satu. Di sini jelas seperti sapu, tandanya terpotong bukan konslet,” tulis akun teknisi tersebut.
Ia juga mempertanyakan sistem redundansi kelistrikan PLN, menyatakan bahwa pada kabel berdaya besar, matinya satu fase seharusnya masih menyisakan dua fase lainnya untuk menopang beban transmisi.
“Yang menjelaskan ini (akibat faktor cuaca), dia melupakan satu hal bahwa di Indonesia ini banyak teknisi senior. Jadi ini dipotong 100%, pertanyaannya siapa yang memotong?” tulis akun teknisi tersebut.
Public Distrust: Saat Klarifikasi Memicu Spekulasi
Keterlibatan aparat kepolisian dalam menjelaskan urusan teknis kelistrikan alih-alih murni otoritas independen atau jajaran teknis PLN juga memicu reaksi negatif dari netizen. Di kolom komentar media sosial, alih-alih merasa tenang, publik justru mencium aroma pengalihan isu atau perlindungan terhadap pihak tertentu.
“Duhh, makin nyata dan jelas nih kalau sudah melibatkan polisi buat klarifikasi,” tulis akun `@11_chiko***.
Sementara akun `@poets_hea*** menimpali dengan sindiran tajam, “Kalau sampai Polisi klarifikasi, artinya ada orang besar yang main, dah gitu aja.”
Skeptisisme ini bukan tanpa alasan. Publik mempertanyakan keandalan sistem mitigasi (backup) PLN yang bernilai triliun rupiah.
Bagaimana mungkin kerusakan pada satu titik kabel di jalur Muara Bungo-Sungai Rumpeh mampu merontokkan interkoneksi kelistrikan satu pulau besar se-Sumatera?
“Ya kali sekelas PLN enggak punya ilmu antisipasi, backup. Masa karena kabel sepotong satu Sumatera mati listrik,” protes `@fitra***.
Isu Keadilan Wilayah: “Apa karena ini Sumatera?”
Di luar perdebatan teknis kabel, blackout Sumatera 2026 ini menggelinding menjadi bola panas isu sosial-politik. Masyarakat Sumatera merasa dianaktirikan dalam hal respons darurat dari pucuk pimpinan negara.
Netizen membandingkan insiden ini dengan kasus mati listrik massal yang pernah terjadi di Jawa atau Bali, di mana respons politik dari istana jauh lebih cepat dan sensitif.
“Sampai sekarang presiden belum ada minta maaf, perkara Bali blackout presiden dengan mudah minta maaf. Apa karena ini Sumatera? Atau Sumatera bukan bagian Indonesia lagi?” gugat akun `@rezaa***, menyuarakan kekecewaan mendalam jutaan warga yang aktivitas ekonomi dan domestiknya lumpuh berhari-hari.
Ada pula selentingan liar di lapangan yang dicatat netizen terkait aktivitas alat berat di sekitar lokasi sesaat setelah listrik kembali menyala
@mysha.*** “Pas listrik nyala lagi, ekskavator udah berjejer rapi ya disana??” yang memicu dugaan adanya kelalaian proyek atau aktivitas tambang/pembukaan lahan di bawah ruang bebas SUTET yang berujung fatal namun diredam dengan narasi “Faktor cuaca ekstrem”.
Tantangan Transparansi PLN dan Puslabfor
Direktur Transmisi PLN, Edwin Nugraha Putra, yang hadir mendampingi polisi, kini memikul beban pembuktian yang berat. PLN tidak hanya harus memperbaiki jaringan fisik di lapangan, tetapi juga harus memulihkan kepercayaan publik (public trust) yang telanjur retak.
Jika benar ini murni faktor alam dan cuaca ekstrem, PLN harus mampu membuka data load factor (faktor beban), kronologi sequence of event (urutan kejadian) sistem proteksi kelistrikan saat interkoneksi lepas, dan hasil uji metalurgi Puslabfor secara transparan kepada publik.
Selama data teknis itu disembunyikan di balik retorika “kabel serabut”, maka selama itu pula publik akan mempercayai bahwa di balik kegelapan Sumatera, ada permainan ruang gelap yang sedang disembunyikan.[]
