KoranAceh.Net | Aceh Tengah – Hingga memasuki pekan kedua pascabencana tanah longsor dan banjir bandang, akses darat menuju puluhan kampung di Kabupaten Aceh Tengah belum juga terbuka. Data Posko Kemanusiaan Kolaborasi Relawan Gayo (PKKRG) mencatat 56 kampung di tiga kecamatan masih terisolir, dengan jumlah warga terdampak mencapai lebih dari 26 ribu jiwa.
Seluruh wilayah terdampak berada di Kecamatan Bintang, Linge, dan Ketol, yang hingga 7 Desember 2025 masih berstatus akses kendaraan roda empat belum terbuka. Kondisi ini menyebabkan distribusi logistik, layanan kesehatan, serta evakuasi warga rentan berjalan sangat terbatas dan bergantung pada jalur darurat non-permanen.
Di Kecamatan Bintang, sebanyak 20 kampung terisolir dengan 11.362 jiwa terdampak. Sementara di Kecamatan Linge, 26 kampung masih terputus dengan 9.844 jiwa terdampak. Adapun Kecamatan Ketol mencatat 10 kampung terisolir dengan 5.328 jiwa terdampak. Mayoritas kampung berada di wilayah pegunungan dengan kondisi jalan tertimbun longsor dan jembatan rusak berat.
Koordinator PKKRG, Rahmuddinsyah, menyatakan keterlambatan pembukaan akses jalan memperparah kondisi kemanusiaan di lapangan. Warga, kata dia, mulai mengalami kesulitan serius dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, obat-obatan, BBM, hingga layanan kesehatan.
“Relawan sudah bekerja maksimal dengan keterbatasan alat dan medan ekstrem. Namun tanpa pembukaan akses jalan, bantuan tidak akan pernah cukup. Ini sudah memasuki fase darurat kemanusiaan,” ujar Rahmuddinsyah, Minggu (8/12).
Sejumlah warga di wilayah terisolir terpaksa berjalan berjam-jam menembus jalur berlumpur dan rawan longsor untuk mendapatkan bahan makanan dan layanan medis. Kondisi cuaca yang masih ekstrem memperbesar risiko longsor susulan, sekaligus menghambat kerja alat berat yang terbatas jumlahnya di lapangan.
Hingga kini, belum ada kepastian waktu pembukaan akses permanen menuju seluruh kampung terdampak. Situasi ini memicu sorotan terhadap efektivitas respons negara dalam penanganan bencana berskala luas di wilayah pegunungan Aceh Tengah.
Aktivis kemanusiaan menilai lambannya pemulihan akses darat menunjukkan lemahnya kesiapsiagaan infrastruktur dan mitigasi bencana di daerah rawan longsor. Mereka mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pengerahan alat berat, membuka jalur darurat, serta memastikan suplai logistik dan layanan medis menjangkau seluruh warga terdampak.
Tanpa percepatan penanganan, ribuan warga Aceh Tengah terancam terus bertahan dalam ketidakpastian, terisolasi di tengah bencana yang belum menunjukkan tanda akan segera berakhir.[]