Oleh : Dr Taupiq A Rahim
Kunjungan Presiden Republik Indonesis (RI) tertipu dan kena “prank” Menterinya (Menteri ESDM), Bahlil Lahadia saat di depan masyarakat Aceh dan para wartawan. Ini merupakan kunjungan Presiden RI setelah 2 pekan (7 Desember 2025) musibah banjir bandang meluluh lantakkan Sumatera (Sumut, Sumbar dan Aceh). Kunjungan kerja ke Aceh semestinya mampu mengatasi dan menyelesaikan krisis aliran listrik, bahan bakar minyak (BBM) dan gas yang merupakan proyek vital dalam kehidupan rakyat atau sebagai motor penggerak kehidupan. Baik secara ekonomi, memproduksi barang dan jasa untuk menopang aktivitas dan kehidupan.
Pada saat ditanya Presiden RI, dengan cepat dan tangkas dijawab listrik menyala hari Jum’at 5 Desember 2025 dan nanti malam sudah siap beroperasional 93%. Betapa naifnya kebohongan ini bagi rakyat Aceh tetap tidak menikmati aliran listrik atau gelap gulita, hanya saja ada cahaya bulan bersinar. Sungguh “menjijikkan” mental Menteri Penjilat sebagai Pembantu Presiden, menipu, membohongi Presiden RI serta rakyat Aceh yang sexang dalam kesusahan, ditimpa bencana serta berdampak terhadap seluruh dimensi kehidupan yang terkendala secara serius. Ternyata masih ada Menteri RI yang asal ngomong, asal mangap, asal bunyi sekedar menyenangkan persidennya.
Secara politik, ekonomi dan kekuasaan Presiden RI tertipu dan benar-benar kena “prank” menterinya sebagai pembantu kukuasaan politiknya. Perlu dipahami hal ini berdampak luas, termasuk kepercayaan publik, rakyat Aceh serta kekuasaan Presiden RI dihadapan seluruh rakyat, juga secara nasional dan internasional, karena semua mata nasional dan internasional tertuju kepada korban dan dampak musibah banjir bandang tersebut. Apalagi tiga (3) wilayah yang terdampak parah banjir bandang adalah kekuasaan hutan dan perkebunan milik Presiden Prabowo.
Sekedar melihat kondisi dampak kepemilikan lahan sekitar 120 ribu hektar di Aceh Tengah, ini terungkap pada Pemilihan Presiden 2019, pada wilayah Hutan Tanaman Industri meskipun merupakan Hak Guna Usa (HGU), karena berdampak terhadap keseimbangan ekosistem lingkungan dan bermasalah besar. Sehingga menjadi tanggung jawab etika-moral dan mesti bertanggung jawab karena dampak banjir juga berdampak kepada aliran listrik, BBM, gas, air minum/cuci/mandi, akses informasi dan komunikasi yang terganggu dan terbatas.
Kemudian dibohongi, ditipu, serta kena “prank” listrik sudah diatasi, malam kehadiran Prabowo (Presiden RI) ke Aceh 7 Desember 2025, Menteri ESDM menyatakan 93% hidup, ternyata hidupnya hanya dengan cahaya bulan di Aceh, aliran listrik dan penggunaan penerangan juga jauh panggang dari api. Sementara itu Menterinya sebagai Pembantu Presiden RI membohonginya dan rakyat Aceh yang sudah kenyang denganbtipyan dan kebohongan dari Pemerintah Pusat RI Jakarta. Demikian juga enggan atau mengabaikan bantuan internasional sebuah kebijakan tidak pro-kemanusiaan dan bencana dampak eksploitasi kerusakan keseimbangan lingkungan hidup. Sebaiknya diganti saja Pembantu Presiden RI yang bohong dan tidak memberikan informasi ril yang sebenarnya. Atau biarkan Aceh mengurus, mengatasi diri-sendiri dan menentukan bantuan internasional terhadap nasib bangsa Aceh.[]