Koalisi sipil menyebut teror terhadap warga kritis sebagai tanda kemunduran demokrasi di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran.
SuaraNanggroe.id | Jakarta – Koalisi masyarakat sipil menilai teror dan intimidasi terhadap warga negara yang kritis sebagai tanda nyata kemunduran demokrasi. Dalam pernyataan sikap bersama bertajuk Warga Jaga Warga, koalisi menyebut praktik tersebut mencerminkan wajah anti-demokrasi pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
Koalisi menyatakan teror dan intimidasi yang dialami warga kritis merupakan kejadian yang terus berulang. “Serangan berupa teror dan intimidasi terhadap warga negara yang kritis menjadi penanda yang sah untuk menyebut bahwa wajah anti-demokrasi dan otoritarian benar-benar terjadi,” tulis koalisi dalam pernyataannya, pada Rabu (31/12/2025).
Baca Juga :
Sejumlah individu disebut mengalami teror setelah menyampaikan kritik di ruang publik, terutama melalui media sosial. Mereka antara lain aktivis lingkungan, musisi, dan pemengaruh yang menyoroti lambannya respons pemerintah terhadap bencana di Sumatera. Menurut koalisi, tindakan tersebut merupakan serangan terhadap hak menyampaikan pendapat yang dijamin konstitusi.
Koalisi juga menyoroti upaya pembelokan fakta di media sosial. Teror yang dialami para korban, menurut mereka, justru dipelintir oleh akun pendengung (buzzer) seolah-olah tidak pernah terjadi. “Ini semakin menunjukkan muka tebal rezim yang berpihak pada kelaliman,” demikian pernyataan koalisi.
Dalam siaran pers itu, koalisi mengaitkan teror yang terjadi sekarang dengan pola intimidasi pada periode sebelumnya. Mereka mengingatkan bahwa menjelang pengesahan RUU TNI, sejumlah aktivis HAM dilaporkan mengalami pembuntutan, pemantauan kantor, pemblokiran kendaraan di jalan raya, hingga ancaman melalui telepon dan WhatsApp.
Koalisi menilai rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan dua kegagalan negara. Pertama, pembiaran terhadap teror tanpa langkah tegas untuk menindak pelaku. “Penyelenggara negara telah membiarkan serangan teror dan intimidasi terjadi tanpa ada respons dan sikap yang tegas,” tulis koalisi.
Kegagalan kedua, menurut mereka, adalah ketidakmampuan pemerintah mendengarkan aspirasi warga. Koalisi menyebut kritik yang disampaikan para korban teror berkaitan langsung dengan lambannya pemerintah menangani bencana di Sumatera serta buruknya distribusi bantuan pascabencana.
“Alih-alih mengurai aspirasi, negara justru menormalisasi pengabaian suara publik,” sebut koalisi. Sikap tersebut, menurut mereka, memperlihatkan pemerintah yang anti-kritik dan menjauh dari prinsip akuntabilitas.
Dalam konteks itu, koalisi menegaskan seruan ‘warga jaga warga’. Solidaritas antarwarga dipandang sebagai respons atas absennya perlindungan negara. Koalisi menyatakan tidak lagi mendorong tuntutan formal, karena menilai desakan semacam itu tidak efektif dalam situasi kekuasaan yang tertutup terhadap kritik.
Baca Juga :
- Revisi UU TNI Dinilai Menghidupkan Dwifungsi, Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Hentikan Pembahasan
Koalisi juga menekankan bahwa kepedulian warga dan pemengaruh terhadap korban bencana merupakan ekspresi solidaritas. “Ekspresi publik yang disampaikan di media sosial adalah respons natural dari nilai kemanusiaan,” tulis mereka. Karena itu, intimidasi terhadap ekspresi tersebut dinilai sebagai upaya membungkam partisipasi publik.
Pernyataan sikap ini didukung oleh 91 lembaga dan kolektif masyarakat sipil serta 51 individu dari beragam latar belakang. Mereka menegaskan teror dan intimidasi tidak akan menghentikan upaya untuk menyuarakan kondisi penanganan bencana dan menuntut pertanggungjawaban negara, termasuk desakan penetapan status bencana nasional di Sumatera.
“Kami akan terus bersama dan membantu warga masyarakat terdampak bencana, menjaga satu sama lain agar tetap berani membongkar kebohongan dan bersama menuntut pertanggungjawaban negara dengan menetapkan status bencana nasional di Sumatera,” tutup pernyataan sikap koalisi. []
