Aceh Tamiang, SuaraNanggroe.id – Di tengah narasi optimisme pemulihan pascabencana yang disampaikan pemerintah pusat, sebuah video berdurasi singkat justru membuka sisi lain yang tak kalah kuat: suara dari mereka yang masih bertahan dalam ketidakpastian.
Pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut hampir 100 persen korban banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang telah keluar dari tenda pengungsian dan menempati hunian sementara maupun permanen, awalnya memberi harapan bahwa fase darurat telah usai. Disampaikan usai pelaksanaan salat Idulfitri 1447 Hijriah di Masjid Darussalam, klaim tersebut menggambarkan pemulihan yang cepat dan terukur.
Namun hanya dalam hitungan jam, narasi itu diuji oleh realitas di lapangan.
Sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok Azanul Shauty mendadak viral. Dalam rekaman berdurasi 1 menit 35 detik itu, seorang perempuan dengan suara bergetar menyampaikan bantahan langsung—tanpa perantara, tanpa protokol. Ia berbicara dari dalam tenda, dari ruang hidup yang masih jauh dari kata layak.
“Bapak lihat ini Pak, kami masih tinggal di tenda… Hunian sementara belum ada di Desa Sekumur, hanya lima persen, itu pun belum kami tempati,” ucapnya lirih namun tegas.
Bagi banyak orang, video itu bukan sekadar konten media sosial. Ia menjadi potret kontras antara laporan resmi dan pengalaman warga. Di satu sisi, pemerintah menyampaikan angka-angka pemulihan; di sisi lain, warga menghadirkan kesaksian tentang tenda yang belum benar-benar ditinggalkan.
Perempuan dalam video itu tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga mengungkap kegelisahan yang lebih dalam: jarak antara pengambil kebijakan dan realitas masyarakat bawah. Ia bahkan secara terbuka mengingatkan Presiden agar tidak sepenuhnya bergantung pada laporan jajaran di bawahnya.
“Dengarkan keluhan kami… Bapak jangan terlalu percaya,” ujarnya, menahan emosi.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana ruang digital kini menjadi kanal alternatif bagi masyarakat untuk menyuarakan kondisi yang mereka alami. Ketika jalur formal terasa jauh atau lambat, media sosial berubah menjadi jembatan langsung—meski seringkali dengan nada yang lebih emosional dan mentah.
Di sisi lain, kasus ini juga menyoroti tantangan klasik dalam tata kelola bencana: validitas data dan sinkronisasi informasi. Dalam situasi krisis, perbedaan antara “hampir selesai” dan “belum selesai” bukan sekadar soal angka, tetapi menyangkut kehidupan nyata ribuan orang.
Jika klaim 100 persen pemulihan benar di tingkat laporan, maka video tersebut menjadi anomali yang harus segera dijelaskan. Namun jika yang terjadi sebaliknya, maka persoalan yang muncul jauh lebih serius: adanya distorsi informasi dalam rantai birokrasi.
Aceh Tamiang kini berada di persimpangan antara citra dan kenyataan. Di satu sisi, ada upaya menunjukkan keberhasilan penanganan bencana. Di sisi lain, ada suara warga yang menuntut agar penderitaan mereka tidak disederhanakan menjadi statistik.
Feature ini tidak sekadar mencatat perbedaan narasi, tetapi juga mengingatkan bahwa pemulihan sejati tidak diukur dari pernyataan resmi, melainkan dari apakah warga benar-benar telah keluar dari tenda—secara fisik, dan juga secara martabat.[]
