JAKARTA | SuaraNanggroe.id – Usulan perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh kembali mengemuka di pusat kekuasaan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara terbuka menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan skema tersebut, bahkan membuka peluang pengembalian besaran dana menjadi 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks DPR RI, Senayan, Senin (13/4/2026). Namun di balik pernyataan normatif tersebut, tersimpan dinamika besar: antara kebutuhan riil Aceh, tekanan fiskal nasional, hingga pertanyaan klasik—apakah Otsus benar-benar efektif?
⸻
Dari 2 Persen ke 1 Persen, Kini Terancam Nol
Skema dana Otsus Aceh bukan sekadar angka dalam APBN. Ia lahir dari sejarah panjang konflik dan perdamaian, menjadi bagian dari implementasi kekhususan Aceh pasca MoU Helsinki.
Sejak 2008 hingga 2022, Aceh menerima dana Otsus sebesar 2 persen dari DAU nasional. Namun sejak 2023, porsinya turun menjadi 1 persen—dan akan berakhir pada 2027.
“Tahun depan akan kembali normal, dalam arti nol,” ujar Tito.
Pernyataan ini menjadi alarm keras bagi Aceh. Tanpa kebijakan baru, provinsi ini berpotensi kehilangan salah satu sumber fiskal terbesar yang selama ini menopang pembangunan daerah.
Di titik ini, usulan Tito menjadi penting—bukan hanya soal perpanjangan, tetapi juga kemungkinan mengembalikan besaran dana ke level semula, 2 persen.
⸻
Realitas Aceh: Antara Ketergantungan dan Kebutuhan
Tito menegaskan, alasan utama perpanjangan Otsus adalah kondisi sosial-ekonomi Aceh yang masih tertinggal dibanding rata-rata nasional.
Data menunjukkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh masih berada di atas rata-rata Sumatera dan nasional. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memang mengalami peningkatan, namun belum mampu mengejar ketertinggalan struktural.
“Aceh masih memerlukan dukungan fiskal tambahan,” kata Tito.
Namun di sinilah muncul dilema besar:
apakah Aceh benar-benar “butuh” Otsus, atau justru “tergantung” pada Otsus?
Selama hampir dua dekade, dana Otsus telah mengalir dalam jumlah besar. Tetapi dampaknya masih menjadi perdebatan. Kritik muncul terkait efektivitas penggunaan anggaran, tata kelola, hingga distribusi manfaat yang belum merata.
⸻
Politik Anggaran: DPR, Pemerintah, dan Lobi Aceh
Secara politik, usulan ini tidak berdiri sendiri. Tito mengakui bahwa dorongan perpanjangan Otsus terus disuarakan oleh berbagai elemen dari Aceh—baik pemerintah daerah, elit politik, maupun kelompok masyarakat sipil.
“Mereka selalu meminta agar Otsus ini diperpanjang,” ungkapnya.
Ini menandakan adanya konsensus kuat dari Aceh. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat dan DPR, yang harus mempertimbangkan kondisi fiskal nasional.
Dalam konteks ini, pembahasan di DPR RI akan menjadi arena tarik-menarik kepentingan:
• Aceh: membutuhkan kelanjutan dana untuk menjaga stabilitas sosial-ekonomi
• Pemerintah pusat: menghadapi tekanan defisit dan prioritas nasional lain
• DPR: berada di tengah sebagai penentu kompromi politik
⸻
Faktor Bencana dan Stabilitas Sosial
Selain indikator ekonomi, Tito juga menyoroti faktor lain yang kerap luput dari perhatian: kerentanan Aceh terhadap bencana.
Dalam beberapa tahun terakhir, Aceh berulang kali menghadapi bencana hidrometeorologi yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
“Kami melihat situasi di lapangan, apalagi ada bencana, cukup rasional,” ujar Tito.
Argumen ini memperkuat narasi bahwa Otsus bukan sekadar instrumen pembangunan, tetapi juga alat stabilisasi sosial dan mitigasi risiko.
⸻
Opsi 2 Persen: Realistis atau Politis?
Salah satu poin paling menarik adalah kemungkinan pengembalian besaran dana ke 2 persen dari DAU nasional.
Namun Tito memberi catatan penting: hal itu bergantung pada kemampuan fiskal negara.
Di tengah tekanan APBN—mulai dari subsidi energi, program sosial nasional, hingga dinamika geopolitik global—opsi ini tidak sederhana.
Sebagai perbandingan, Papua saat ini mendapatkan Otsus sebesar 2,25 persen. Aceh, dalam konteks historis dan politik, memiliki dasar kuat untuk menuntut perlakuan setara.
Tetapi pertanyaannya:
apakah negara mampu, dan apakah publik nasional akan menerima?
⸻
Ujian Terakhir Otsus Aceh?
Tahun 2027 bisa menjadi titik balik. Tanpa perpanjangan, era Otsus Aceh akan berakhir—dan itu berarti perubahan besar dalam struktur fiskal daerah.
Jika diperpanjang, maka pertanyaan berikutnya jauh lebih penting:
bagaimana memastikan Otsus benar-benar berdampak?
Beberapa agenda krusial yang akan menentukan masa depan Otsus Aceh:
• Reformasi tata kelola anggaran
• Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana
• Fokus pada sektor produktif, bukan konsumtif
• Pengurangan ketergantungan fiskal jangka panjang
⸻
Kesimpulan: Antara Harapan dan Evaluasi
Usulan Tito Karnavian membuka kembali ruang harapan bagi Aceh. Namun di saat yang sama, ia juga menjadi pengingat bahwa Otsus tidak bisa berjalan tanpa evaluasi mendalam.
Perpanjangan tanpa perbaikan hanya akan memperpanjang masalah lama.
Sebaliknya, jika dikelola dengan tepat, Otsus dapat menjadi instrumen transformasi yang sesungguhnya—mendorong Aceh keluar dari ketergantungan menuju kemandirian.
Kini, bola ada di tangan pemerintah pusat dan DPR RI.
Dan bagi Aceh, ini bukan sekadar soal dana—tetapi soal masa depan.[]
