BANDA ACEH | SuaraNanggroe.id – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pascabencana di Banda Aceh, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana di Aceh.
Fokus utama diarahkan pada penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai fondasi ekonomi masyarakat di tingkat gampong.
Dalam sambutannya, Fadhlullah menegaskan bahwa Aceh memiliki modal sosial yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi kebencanaan. Menurutnya, semangat gotong royong masyarakat menjadi kekuatan utama dalam membangun kembali kehidupan, tidak hanya dari aspek fisik tetapi juga ekonomi rakyat.
“Pemulihan pasca bencana tidak cukup hanya membangun fisik. Kita harus memastikan ekonomi rakyat bangkit melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, dan BUMDes di seluruh gampong,” ujar Fadhlullah.
Ia menambahkan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, serta lanjut usia (lansia).
Di sisi lain, program tersebut juga diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal apabila rantai pasoknya melibatkan pelaku usaha daerah.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan dalam program ini harus memberi dampak ganda—meningkatkan gizi masyarakat sekaligus menghidupkan ekonomi lokal,” tegasnya.
Untuk mendukung implementasi program MBG, Pemerintah Aceh mendorong sejumlah langkah strategis, di antaranya penguatan basis data dan pemetaan potensi UMKM, koperasi, serta BUMDes di seluruh wilayah.
Selain itu, integrasi rantai pasok pangan lokal berbasis digital juga dinilai penting agar distribusi bahan pangan lebih efektif dan efisien. Pemerintah turut mendorong kemudahan akses permodalan melalui perbankan daerah maupun lembaga pembiayaan syariah.
Peningkatan kapasitas pelaku usaha juga menjadi perhatian utama, mulai dari manajemen usaha, peningkatan kualitas produk, hingga sertifikasi keamanan pangan agar produk lokal memenuhi standar kebutuhan program MBG.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai bentuk komitmen bersama mendukung implementasi program MBG di Aceh.
Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana, Kepala Perwakilan BGN Regional Aceh, Mustafa Kamal, serta Ketua MPU Aceh, Faisal Ali.
Pemerintah berharap sinergi lintas sektor yang terbangun melalui kegiatan ini mampu melahirkan kebijakan yang tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga berdampak nyata hingga ke tingkat gampong, sekaligus memperkuat promosi produk lokal dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di Aceh.[]
