BANDA ACEH | SuaraNanggroe.id – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Desk Koordinasi Aceh di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).
Menurut Fadhlullah, keberadaan desk tersebut dapat menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat, terutama dalam mendorong pembangunan ekonomi serta menyelesaikan berbagai persoalan strategis di Aceh.
“Desk Koordinasi Aceh ini sangat bagus untuk pembangunan ekonomi Aceh. Kita berterima kasih kepada Bapak Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago,” kata Fadhlullah di Banda Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadhlullah dalam rapat pertama pembentukan Desk Koordinasi Aceh yang digelar Kemenko Polkam secara hybrid, Rabu (19/8/2026).
Rapat tersebut dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, serta diikuti perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sumule Tumbo, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Ditjen Otda.
Fadhlullah melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan pembentukan Desk Koordinasi Aceh merupakan tindak lanjut atas instruksi Menko Polkam.
“Pembentukan Desk Koordinasi Aceh ini atas instruksi Bapak Menko Polkam,” ujarnya.
Wadah Koordinasi Pemerintah Pusat dan Aceh
Fadhlullah menjelaskan, Desk Koordinasi Aceh nantinya menjadi wadah koordinasi lintas kementerian/lembaga bersama Pemerintah Aceh.
Keberadaan desk tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus penanganan berbagai isu strategis yang berkembang di Aceh.
“Terutama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta penanganan berbagai isu strategis di Aceh,” kata Fadhlullah.
Menurutnya, Desk Koordinasi Aceh juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi, deteksi dini, pencegahan, penanganan, monitoring, dan evaluasi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan.
Selain itu, desk tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan serta mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Termasuk juga dalam hal pelaksanaan kekhususan dan otonomi khusus, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, serta stabilitas politik dan keamanan di Aceh,” ujarnya.
Libatkan Puluhan Kementerian dan Lembaga
Dalam rapat tersebut, pada prinsipnya kementerian dan lembaga yang terlibat menyatakan dukungan terhadap pembentukan Desk Koordinasi Aceh.
Namun, masih diperlukan penyempurnaan terhadap konsep, struktur, keanggotaan, pembagian tugas, serta mekanisme kerja.
“Termasuk penetapan personel kementerian/lembaga dan unsur Pemerintah Aceh, agar pelaksanaan Desk Koordinasi Aceh efektif dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan yang telah ada,” kata Fadhlullah.
Sejumlah kementerian dan lembaga yang direncanakan terlibat antara lain Kemenko Polkam, Kemenko Kumham dan Imipas, Kemenko Infrawil, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kemensetneg, Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian Perhubungan, Kemendikdasmen, Kementerian Ketenagakerjaan, BNPB, Kemensos, Komdigi, Bakom RI, TNI, Polri, BIN, BAIS, Kejaksaan RI, BSSN, serta Pemerintah Aceh dan unsur kewilayahan terkait.
Fadhlullah menilai dukungan lintas kementerian dan lembaga tersebut dapat menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan Aceh.
“Terutama terkait dengan perkembangan ekonomi Aceh, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tentu saja termasuk pada penguatan tata kelola Pemerintah Aceh,” katanya.
Usulkan Pokja Khusus Ekonomi Aceh
Dalam rapat tersebut, Fadhlullah juga mengusulkan agar Desk Koordinasi Aceh memiliki Kelompok Kerja (Pokja) khusus yang menangani pembangunan ekonomi Aceh.
Menurutnya, keberadaan pokja tersebut penting agar persoalan ekonomi Aceh dapat ditangani secara lebih fokus dan terkoordinasi, termasuk dalam menghadapi persoalan kemiskinan dan pengangguran.
“Sehingga dapat fokus dan kuat dalam membantu Aceh untuk menangani masalah kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Fadhlullah berharap proses pembentukan Desk Koordinasi Aceh dapat segera dituntaskan. Pemerintah Aceh, kata dia, siap memberikan dukungan agar desk tersebut dapat bekerja secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah Aceh sangat mendukung. Bahkan berterima kasih mendapat dukungan yang sangat luar biasa tersebut,” pungkas Fadhlullah.[]
