 |
| Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar. (Dok. koranaceh.net). |
Wali Nanggroe minta Pemerintah Aceh pastikan kebutuhan warga miskin terpenuhi dan KPA bantu tim medis tangani COVID-19.
koranaceh.net | Banda Aceh – Pemerintah Aceh harus memastikan agar setiap gampong mampu memenuhi kebutuhan warganya yang kurang mampu, baik karena keterbatasan mata pencaharian maupun kondisi fisik. Hal itu disampaikan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, dalam pernyataan resmi yang diterima media ini, pada Jumat (10/4/2020).
“Saya berharap re-alokasi APBA ini digunakan untuk penanganan kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu di seluruh gampong pelosok Aceh, agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi. Sehingga nantinya tidak terdengar lagi di Aceh ada rakyat yang kelaparan akibat dari kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini,” pinta Wali Nanggroe Aceh.
Pihaknya juga mengapresiasi keputusan Plt Gubernur Aceh bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang telah sepakat menghentikan tender pengadaan barang dan jasa di Provinsi Aceh.
Tender proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) itu dihentikan demi memerangi penyebaran virus Corona, dengan mengalihkan penggunaan anggaran dimaksud untuk penanganan dan penanggulangan dampak virus mematikan tersebut.
Kisruh AKD Jadi Sorotan
Sementara itu, menyangkut kisruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) juga menjadi perhatian Wali Nanggroe Aceh. Ia meminta pimpinan partai politik yang telah menempatkan perwakilannya di DPRA agar mencari solusi yang menguntungkan semua pihak dalam penyusunan AKD DPRA, supaya lembaga tersebut dapat segera bekerja guna memastikan hak-hak rakyat terpenuhi.
“Saya percaya Plt Gubernur sebagai pembina politik di daerah maupun sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dapat menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan berkomitmen,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar kondisi distrust (saling ketidakpercayaan) antarpartai politik di masa lalu dapat dikesampingkan, demi membangun kekompakan dan kerja sama untuk melindungi serta menolong rakyat Aceh.
“Kekuasaan dan otoritas politik maupun sosial hendaknya tidak digunakan menafikan kehendak Allah SWT dalam suasana musibah saat ini,” tegasnya.
Menurut Malik Mahmud, komitmen baru perlu segera dihadirkan guna penyelesaian berbagai permasalahan. Aturan-aturan baru yang menguntungkan semua pihak harus dapat dicarikan mekanismenya, agar tidak mengekang kebebasan dan kemampuan manusia untuk berkarya demi kesejahteraan bersama.
Wali Nanggroe Ingatkan KPA Bantu Tim Medis
WN Aceh juga secara khusus meminta seluruh jajaran Komite Peralihan Aceh (KPA) agar membantu dan mendukung sepenuhnya kerja para dokter, tim medis, serta aparat TNI dan Polri dalam penanganan dan pencegahan wabah COVID-19.
“Buat koordinasi yang baik dan terstruktur agar dapat saling berbagi peran, baik di tingkat gampong, kecamatan, kabupaten/kota maupun di seluruh Aceh. Anda semua dahulu sudah berjuang untuk kepentingan Aceh dengan ikhlas tanpa mengharap jasa. Saatnya sekarang anda kembali berjuang demi kemanusiaan dan kesehatan bagi rakyat Aceh tercinta ini,” paparnya.
Ia memperkirakan pandemi COVID-19 di Aceh akan berlangsung lama, bahkan mungkin selama tiga sampai enam bulan ke depan. Kondisi itu, kata dia, akan memunculkan persoalan baru di Aceh, termasuk dampak ekonomi yang bisa berlangsung hingga bertahun-tahun. Untuk itu, diperlukan kesiapsiagaan bersama secara kompak dan bergotong royong.
Dorong Partisipasi Masyarakat dan Akademisi
Kepada kelompok masyarakat, Wali Nanggroe mempersilakan untuk membuat dana donasi bagi gampong, kecamatan, maupun kabupaten/kota di seluruh Aceh. Ia menyadari kemampuan pemerintah dalam hal anggaran, distribusi, dan informasi sangat terbatas.
“Sedekah dalam donasi berbagai bentuknya dalam situasi musibah ini akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah SWT serta akan mendekatkan kita sesama keluarga besar Bangsa Aceh,” tegasnya.
Ia juga mengajak kaum intelektual dan akademisi di universitas-universitas Aceh untuk membuat stimulus atau skema penyebaran COVID-19 serta metode pencegahannya. Termasuk menyusun mekanisme bantuan bagi masyarakat kurang mampu agar tepat sasaran dan berdasarkan perhitungan anggaran yang proporsional.
“Pandemi COVID-19 ini akan berdampak kuat kepada struktur sosial dan mungkin akan menyentuh perubahan dalam peradaban manusia di masa mendatang,” ujarnya.
Libatkan Ulama dan Tokoh Masyarakat
Wali Nanggroe menegaskan, ulama dan tokoh masyarakat harus dilibatkan dalam sosialisasi dan imbauan kepada publik agar kebijakan pemerintah sesuai dengan Syariat Islam serta karakter budaya rakyat Aceh.
Langkah itu, katanya, penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan efektivitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
Terkait kebijakan darurat atau Force Majeure yang akan diambil Pemerintah Aceh bersama DPRA dalam bidang APBA dan berpotensi bertentangan dengan peraturan tata kelola pemerintahan maupun keuangan negara, Wali Nanggroe meminta agar diperjuangkan ke pemerintah pusat untuk diberikan pengecualian bagi Aceh yang memiliki kekhususan dan keistimewaan.
“Keamanan dan keselamatan nyawa rakyat Aceh sudah seharusnya menjadi prioritas utama dan pertama dari Pemerintah dan DPR Aceh,” tegasnya.
Imbauan untuk Lembaga Keuangan dan Dunia Usaha
Kepada perwakilan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Aceh, serta lembaga keuangan dan perkreditan lainnya, Wali Nanggroe meminta agar mengikuti pernyataan Presiden RI tentang pemberian kelonggaran waktu bagi debitur dalam melaksanakan kewajibannya selama enam bulan hingga satu tahun ke depan.
“Mohon disampaikan ke institusi pusat agar untuk Aceh diberikan kelonggaran ini dengan mekanisme penundaan pembayaran (grace period) maupun mekanisme lain yang dimungkinkan, sebagaimana ketika tsunami melanda Aceh di waktu yang lalu,” harapnya.
Ia juga meminta para pedagang dan pengusaha untuk menyesuaikan harga kebutuhan pokok dengan kemampuan masyarakat, dan tidak mengambil keuntungan berlebihan di tengah situasi sulit ini.
“Peran, semangat solidaritas, dan kemampuan bersama sangat dibutuhkan masyarakat untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dengan harga sesuai daya beli,” katanya.
“Semoga Allah SWT membalas semua usaha dan keikhlasan anda secara setimpal nantinya. Anda dan kita semua sedang ikut berjuang bersama untuk kepentingan rakyat Aceh dalam menghadapi cobaan Allah SWT saat ini,” tambahnya.
Siap Bekerja Bersama Semua Komponen Aceh
Wali Nanggroe menegaskan, seluruh jajaran Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Majelis Tuha Peut, Majelis Tuha Lapan, Majelis Fatwa, beserta seluruh unsurnya siap membantu dan berjuang bersama seluruh komponen di Aceh untuk memastikan penanganan pandemi COVID-19 berjalan baik, aman, dan lancar.
Situasi saat ini, katanya, membutuhkan perjuangan multisektor secara kompak dan intensif. Semua pihak harus saling bahu membahu mencari langkah terbaik yang dapat dilakukan bersama masyarakat. “Hendaknya semua membuka ruang komunikasi secara lebar dan terbuka untuk kepentingan dan kebutuhan yang ada, agar secara bersama dapat dicari solusi yang tepat,” ujar Wali Nanggroe.
“Akhirnya, pada Allah SWT tempat kita bergantung dan memohon perlindungan serta pertolongan-Nya,” tutupnya.
Di awal pernyataannya, Wali Nanggroe juga menyampaikan terima kasih kepada tim medis dan aparat keamanan yang telah berjuang keras melawan COVID-19 di Aceh.
