KoranAceh.Net | Banda Aceh — Setelah sempat menuai kritik luas, pemerintah Indonesia akhirnya membuka ruang bagi keterlibatan organisasi non-pemerintah (NGO) internasional dalam penanganan banjir besar yang melanda Sumatera, terutama Aceh. Keputusan ini disambut cepat oleh lembaga-lembaga internasional seperti UNICEF dan Oxfam, sementara media asing menyoroti ketimpangan antara skala bencana dan respons negara.
UNICEF Indonesia mengonfirmasi telah menerima surat resmi dari Pemerintah Aceh terkait permintaan dukungan pascabencana. Dalam pernyataannya, UNICEF menyebut sedang mengkaji bentuk bantuan yang paling relevan, terutama untuk perlindungan anak, akses air bersih, sanitasi, dan layanan dasar bagi keluarga terdampak.
“UNICEF Indonesia telah menerima surat permohonan dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang dukungan yang dibutuhkan melalui koordinasi dengan otoritas terkait,” demikian pernyataan resmi UNICEF.
Senada, UNDP menyatakan kesiapan memperkuat dukungan bagi upaya pemulihan dini dan ketahanan masyarakat, menegaskan kerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam kerangka respons kemanusiaan.
Sementara itu, Oxfam melalui jaringan mitranya di Indonesia menyebut banjir dan longsor di Sumatera telah berdampak luas terhadap jutaan warga. Oxfam menekankan bahwa kebutuhan paling mendesak meliputi air bersih, sanitasi, tempat tinggal sementara, serta perlindungan kelompok rentan di lokasi pengungsian.
“Jutaan orang terdampak banjir dan longsor di Sumatra. Mitra Oxfam di Indonesia tengah melakukan penilaian kebutuhan dan bekerja bersama otoritas setempat untuk mendukung respons kemanusiaan,” tulis Oxfam dalam rilis resminya.
Sorotan Media Internasional
Langkah pembukaan akses bagi NGO internasional ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Sejumlah media luar negeri sebelumnya telah menyoroti keras respons awal pemerintah Indonesia yang dinilai lamban dan terlalu administratif, terutama karena tidak ditetapkannya status Bencana Nasional meski skala kerusakan dan jumlah korban tergolong besar.
Media asing mencatat adanya ketegangan antara pemerintah pusat dan otoritas Aceh, serta meningkatnya kekecewaan publik akibat pembatasan bantuan asing pada fase awal bencana. Dalam sejumlah laporan, Aceh digambarkan sebagai wilayah dengan sejarah panjang konflik dan bencana, sehingga sensitivitas terhadap perlakuan negara menjadi tinggi.
Beberapa media internasional juga mengaitkan krisis ini dengan isu tata kelola bencana, perubahan iklim, dan kerusakan ekologis akibat eksploitasi sumber daya alam, yang memperparah dampak banjir di kawasan Sumatera.
Aceh dan Soal Pengakuan Negara
Bagi Aceh, keterlibatan UNICEF, Oxfam, dan lembaga internasional lainnya bukan sekadar soal bantuan teknis. Ia menjadi simbol pengakuan atas besarnya penderitaan rakyat di ujung barat Indonesia—pengakuan yang dinilai belum sepenuhnya datang dari negara sendiri.
Hingga kini, meski NGO internasional telah diperbolehkan masuk, pemerintah pusat masih belum menaikkan status bencana ke level nasional. Keputusan ini terus memicu perdebatan, baik di dalam negeri maupun di mata komunitas internasional, tentang bagaimana negara memaknai skala bencana dan tanggung jawabnya terhadap warga.
Bagi dunia, Aceh kembali menjadi perhatian. Bukan hanya karena air bah, tetapi karena pertanyaan mendasar: seberapa cepat dan seberapa jauh negara hadir ketika warganya tenggelam dalam krisis?[]
